Guru Sebagai Alat Pencitraan: Mengapa Pendidik Selalu Dijadikan Konten Media Sosial Pemerintah Saat Musim Politik?

Fenomena guru yang mendadak jadi “bintang iklan” pemerintah di media sosial, terutama menjelang tahun politik, adalah bentuk komodifikasi profesi. Guru sering kali dieksploitasi sebagai simbol moralitas dan keberhasilan pembangunan untuk membangun narasi positif, sementara persoalan sistemik yang mereka hadapi sering kali disembunyikan di balik filter kamera yang estetik.

Berikut adalah analisis mengapa guru selalu menjadi objek pencitraan yang efektif di musim politik:

1. Narasi “Pahlawan” sebagai Tameng Kritik

Guru memiliki citra publik yang sangat positif dan “suci”. Dalam strategi komunikasi politik, menggunakan sosok guru adalah cara termudah untuk menyentuh sisi emosional masyarakat.

• Humanisasi Kekuasaan: Dengan mengunggah konten pejabat yang sedang bersalaman dengan guru di pelosok atau memberikan bantuan simbolis, pemerintah ingin membangun citra sebagai pihak yang peduli pada masa depan bangsa.

• Pengalihan Isu: Konten video sinematik tentang “ketulusan guru” sering kali digunakan untuk meredam kritik publik terkait rendahnya gaji, buruknya infrastruktur sekolah, atau kacaunya sistem rekrutmen. Narasi pengabdian digunakan untuk menutupi kegagalan kebijakan.

2. Mobilisasi Visual untuk Legitimasi Kinerja

Dalam musim politik, pemerintah membutuhkan bukti visual bahwa program pendidikan mereka “berhasil”.

1. Guru sebagai Properti: Guru diminta berpose dengan seragam rapi, tersenyum di depan laptop baru, atau berdiri di depan gedung sekolah yang baru dicat. Hal ini memberikan legitimasi instan bahwa anggaran pendidikan telah terserap dengan baik, meskipun realita di lapangan mungkin berbeda.

2. Testimoni Pesanan: Sering kali muncul konten video di mana guru “diminta” memberikan testimoni positif mengenai kebijakan tertentu (seperti kurikulum baru atau aplikasi tertentu). Guru sulit menolak karena adanya relasi kuasa antara bawahan dan atasan birokrasi.

Perbandingan: Realita Guru vs. Konten Media Sosial Pemerintah

3. Relasi Kuasa dan Instruksi “Wajib Like & Share”

Pencitraan ini tidak hanya berhenti pada pembuatan konten, tetapi juga pada mobilisasi digital.

• Instruksi Berantai: Bukan rahasia lagi jika ada instruksi dari dinas atau kepala sekolah agar guru-guru menyukai (like), berkomentar positif, dan membagikan (share) konten-konten media sosial milik instansi atau pejabat tertentu.

• Pasukan Digital Gratis: Guru dipaksa menjadi “pasukan sorak” digital. Ketidakhadiran dukungan digital dari guru sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan terhadap pimpinan, yang lagi-lagi mengancam posisi administratif mereka.

4. Dampak Psikologis: Rasa Terkhianati

Eksploitasi guru untuk pencitraan menciptakan luka batin bagi para pendidik.

• Ironi Kemiskinan di Balik Kemewahan Konten: Guru honorer yang dijadikan model konten keberhasilan pendidikan mungkin merasa terhina ketika mereka harus berakting bahagia di depan kamera, sementara untuk membayar bensin pulang pun mereka harus meminjam uang.

• Erosi Kepercayaan: Ketika guru melihat bahwa pemerintah lebih fokus pada “bungkus” (konten medsos) daripada “isi” (perbaikan nasib guru), rasa hormat mereka terhadap otoritas pendidikan perlahan-lahan runtuh.

5. Kesimpulan: Kembalikan Guru ke Ruang Kelas, Bukan Lensa Kamera

Menjadikan guru sebagai alat politik adalah tindakan yang tidak etis dan merendahkan martabat profesi. Pendidik bukan properti politik untuk meraih simpati pemilih.

• Berhenti Romantisasi Penderitaan: Konten tentang guru yang bertaruh nyawa menyeberangi sungai atau mengajar di gedung ambruk tidak seharusnya dibanggakan sebagai “heroik”, melainkan harus diakui sebagai kegagalan negara dalam menyediakan fasilitas.

• Kinerja Nyata di Atas Konten: Publik jauh lebih menghargai kebijakan yang nyata meningkatkan saldo rekening guru dan mengurangi beban administrasi mereka daripada ribuan video estetik di Instagram.

Sudah saatnya guru dibebaskan dari kewajiban menjadi “aktor pendukung” dalam panggung politik praktis.

Menurut Anda, apakah perlu ada regulasi yang melarang penggunaan wajah atau testimoni guru dalam konten media sosial pemerintah selama masa kampanye untuk menjaga netralitas dan martabat profesi mereka?